Kamis, 21 Juli 2011

Peran Jambi Dalam Meramaikan Sejarah Panjang Bangsa Indonesia
OLEH : SATRIYO PAMUNGKAS
Background
Very much favorable to Indonesia, other than a trade route between China to India and there is an outcome of the Earth Indonesia's own soil, with fertile soil produces spices sold in the market of Europe, such as the Moluccas, Java Indonesia local region even timurl is a producer of spices - spice at a time. Royal kingdom in Indonesia this region sendri no less strong and has very broad powers, such as Tarumanegara, Mataram, Majapahit, Sriwijaya, this is a kingdom that has very broad powers for example Srivijaya, which their authority until the territory of Thailand, Brunei, while the Majapahit have the breadth of power that almost half of the Southeast Asia region.
Not only in power alone but Indonesia itself has an area recognized as the largest campus in the Buddhist religion in Indonesia is now known as Jambi Province. Jambi Malay kingdom in his time became a center of Buddhism in Southeast Asia region, thousands of wantid bikhsu treated in Buddhism at Nalanda is located in India they will stop in Malay to study the scriptures and language sangsekerta. One of the monks from china called It-shing stopover in Jambi to study the language after that Beru sangsekerta to India. One of the monks from the Tibetan woman named Attisa had studied at Malayagiri in 1011-1023 AD, maybe he's been to jambi at Malayagiri (ibid. Bambang.56). stopover in Edinburgh and became a teacher for his students. Traces of this heritage is still there and can feel that is still maintained and preserved by the government of Jambi Province, Yang can now be encountered in the Muara Jambi Jambi City.
This is what makes the region an area of Edinburgh which is very profitable. Jambi in his time led by men who qualified during the empire, the empire even to establish a province of its own, this all can not be separated from the role of a man so menimbulkn events that occurred in jambi.

LATAR BELAKANG
Sangat banyak yang menguntungkan untuk Indonesia, selain merupakan jalur perdagangan antara tiongkok ke india serta ada suatu hasil dari bumi tanah Indonesia itu sendiri, dengan tanah yang subur menghasilkan rempah-rempah yang laku di pasaran eropa, seperti daerah Maluku, jawa timurl bahkan kawasan daerah Indonesia adalah penghasil rempah – rempah pada suatu masanya. Kerajaan kerajaan yang ada di wilayah Indonesia ini sendri tidak kalah kuat dan mempunyai kekuasaan yang sangat luas, seperti Tarumanegara, Mataram,Majapahit, Sriwijaya, ini adalah kerajaan yang mempunyai kekuasaan yang sangat luas contohnya Sriwijaya, yang kekuasaanya sampai wilayah Thailand, Brunai, sedangakan Majapahit mempunyai kekuasaan yang luasnya hampir sebagian kawasan Asia Tenggara.
Bukan hanya dalam kekuasaan saja tetapi Indonesia sendiri mempunyai suatu daerah yang di akui sebagai kampus terbesar agama Budha di Indonesia yaitu sekarang yang di kenal dengan Provinsi Jambi. Jambi yang pada masanya menjadi kerajaan melayu merupakan pusat ajaran agama Budha di kawasan Asia tenggara, Ribuan bikhsu yang inggin memper dalam agama Budha di Nalanda yang terletak di India mereka akan singgah di Melayu untuk mempelajari kitab-kitab dan bahasa sangsekerta. Salah satunya bikhu dari cina yang bernama It-shing singgah di Jambi untuk mempelajari bahasa sangsekerta setelah itu beru ke India. Salah satu Bikhu wanita yang berasal dari tibet yang bernama Attisa pernah belajar di Malayagiri pada tahun 1011-1023 Masehi, mungkin dia berkunjung ke jambi pada waktu Malayagiri ( ibid .bambang.56 ). singgah di Jambi dan menjadi guru bagi para pelajarnya. Jejak-jejak peninggalan ini masih ada dan dapat di rasakan yang masih terjaga dan terawat oleh pemerintahan Provinsi Jambi, Yang sekarang dapat di jumpai di daerah Muara Jambi Kota Jambi. Inilah yang membuat kawasan Jambi suatu kawasan yang sangat menguntungkan.
Jambi yang pada masanya di pimpin oleh manusia-manusia yang cakap pada masa kerajaan, kesultanan bahkan sampai mendirikan suatu provinsi sendiri, hal ini semua tidak lepas dari peran manusia sehingga menimbulkn suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi di jambi.
1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dapat di rumuskan masalah yaitu Apa peran Jambi sendiri dalam meraikan sejarah panjang bangsa Indonesia.
Batasan Masalah
Wilayah Indonesia sendiri cukup luas dan bisa dikatakan semua daerahnya mempunyai sejarahnya sendiri. Di dalam tulisan ini hanya pembahasan sekilas Sejarah Panjang Provinsi Jambi.
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu agar masyarakat Jambi dapat mengetahui sejarah daerahnya sendiri dan menghargai apa yang telah di lakukan oleh para pendahulunya sehingga Jambi Emas 2015 dapat terwujud dengan tolak ukur atas peristiwa sejarah yang sudah terjadi di Jambi.
1.4 Manfaat penelitian
Dengan temuan penelitian ini dapat di jadikan bahan pertimbangan oleh semua pihak dalam usaha mengkaji lebih dalam sejarah panjang di Provinsi Jambi.
1.5 Metode Penelitian
Heuristik
Heuristik berarti kegiatan untuk mencari, menggumpulkan sumber-sumber yang di harapkan akan diperoleh data dan fakta. Dalam pengumpulan sumber ini penulis melakukannya sebagai berikut :
Studi Kepustakaan
Dilakukan dengan cara mempelajari literatur yang ada hubunganya dengan pokok permasalah.
Observasi
Yakni mencurahkan segenap alat indra terutama pengamatan mata untuk mengamati fokus objek yang di teliti ( Basri,2006:58 ).
Interpretasi
Adalah upaya penulis untuk menerangkan dan menghubungkan berbagai fakta sehingga mendapat suatu gambaran yang logis dan sistematis. Dalam penyusunan fakta-fakta ini bersifat selektif, karena tidak semua fakta di masukan ke dalam penulisan ini. Fakta di pilih adalah fakta-fakta yang berhubungan dengan topik penelitian.
Historiografi
Adalah upaya penulis untuk menuangkan hasil – hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan sejarah yang sistematis.
1.6 Sumber
Di dalam penulisan ini, penulis menggunakan sumber sekunder untuk mendapatkan data yang akurat, seperti apa yang terangkan di bawah ini.
Sumber Sekunder
Bahan atau data yang di gunakan diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan Sejarah Indonesia secara umum dan Sejarah Provinsi Jambi secara khusus yang relevan dengan pokok persoalan yang akan membantu sebuah penulisan sejarah yang objektif dan benar yang penulis akan mencarinya di :
Perpustakaan Daerah Jambi
Internet
Surat Kabar ( Koran )
Kerangka Konseptual
Dalam kakawin Nagarakrtagama di sebutkan :
Terperinci demi pulau Negara bawahan, paling dulu melayu : Jambi dan Palembang, karitan, teba, dan dhamasraya pun juga ikut di sebut, kandis, kahwas, manankabwa, siyak, rkan, Kampar dan pane, kampe, harw, dan mandahiling juga tumihan, parlak dan barat.
Laws dan samudra lamuri, batan, lampoon, dan barus itulah terutama Negara-negara melayuyang telah tunduk.
Kakawin Nagarakrtagama menyebutkan melayu lebih dahulu dan menyebutkan sebagai Negara terpenting dari seluruh wilayah bawahan majapahit. Wilayah kekuasaanya kerajaan ini meliputi seluruh daratan Sumatra, daerah yang merupakan “ bawahan “ melayu misalnya jambi, dhamasraya, kandis, dan manankabwa berlokasi di daerah sungai Batanghari ( bambang.2010 : 52-53 ).
BAB II GAMBARAN UMUM PROVINSI JAMBI
PROFIL PROVINSI JAMBI
Provinsi Jambi merupakan bagian dari wilayah nusantara memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam proses pembangunan bangsa Indonesia. Demikian juga sumbangan dan peran serta provinsi Jambi dalam pembangunan Keluarga Berencana Nasional yang telah dimulai sejak tahun 1980. Provins; Jambi secara resmi menjadi Provins; tahun 1958 sesuai dengan Undang-undang No. 61 tahun 1958 tanggal 25 Juni 1958. Provinsi Jambi terletak antam 00 451 2° 451 LS dan 1010 01 - 104° 55 BT, terletak ditengah pulau Sumatera membujur sepanjang pantai timur sampai barat dengan luas :" wilayah keseluruhan 53.435,72 Km2
• Luas Wilayah 53,43 km2
• Luas daratan 51.000 km2
• Luas lautan 425,5 km2
• Panjang pantai 185 km2
B. GEOGRAFIS
Provinsi Jambi terletak pada Pantai Timur Pulau Sumatera berhadapan dengan taut Cina Selatan dan Lautan Pasifie, pad a alur talu lintas Intemasionat dan Regional.Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara 0° 45' - 20 45' Lintang Selatan antara 101 0 10' - 1040 44' Bujur Timur, luas Wilayah Provinsi Jambi 53.435,72 Km2 .. luas daratan 51.000 Km2 , luas lautan 425,5 Km2 dan panjang pantai 185 Km. Batas-batas Wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
• Sebelah Utara dengan Provinsi Riau
• Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan
• Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat
• Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan
Provinsi Jambi termasuk dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT) dan Indonesia-Malaysia-Thailand (tMT-GT). Jarak tempuh ~mbi ke Singapura jalur laut melalui Batam dengan menggunakan-kaJ)al oopat Get-foil) ± 5 jam.
C. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Melalui Undang-undang No. 54 Tahun 1999. Provinsi Jambi terbagi menjadi 9
Kabupaten dan 1 Kota, yaitu :
• 9 Kabupaten dan 1 Kota
1. Kabupaten Kerinci, ibukotanya Sungai Penuh
2. Kabupaten Sarolangun, ibukotanya Sarolangun
3. Kabupaten Merangin, ibukotanya Bangko
4. Kabupaten Bungo, ibukotanya Muara 8ungo
5. Kabupaten Tebo, ibukotanya Muara Tebo
6. Kabupaten Batanghari, ibukotanya Muara Bulian
7. Kabupaten Muara Jambi, ibukotanya Sengeti
8. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ibukotanya Kuala Tungkal
9. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ibukotanya Muara Sabak
10. Kota Jambi yang juga merupakan ibukota Provinsi Jambi
• 114 Kecamatan
• 1.310 Desa I Kelurahan
D. IKLIM
Sebagaimana wilayah timur pulau Sumatera lainnya musim hujan di Provinsi Jambi terjadi pada bulan November sampai dengan Maret dan musim kemarau dari bulan Mei sampai Oktober. Iklim Provinsi Jambi bertype A (Schmidt and Ferguson) dengan curah hujan rata-rata 1.9003.200 mm/tahun dan rata-rata curah hujan 116 - 154 hari pertahun. Suhu maksimum sebesar 31 derajat
celcius.
E. TOPOGRAFI
Kondisi tanah di Provinsi Jambi bervariasi dari daratan rendah sampai daratan tinggi yaitu :
• Kemiringan 0- 3% = 14.576 km2 (29,0%)
• Kemiringan 3-12%= 14.381 km2 (28,6%)
• Kemiringan 12-40%= 9.306 km2 (18,5%)
• Kemiringan >40% = 12.000 km2 (29,0%)
• atau
• Daerah Dataran Rendah 0-100 m (69,1%)
• Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%)
• Daerah Dataran Tinggi >500 m (14,5%)
Ketinggian
• 0-100 meter = 34.738 km2 (53,2%)
• 101-500 meter = 17.981 km2 (24,5%)
• 500-1.000 meter = 9.127 km2 (13,9%)
• > 1.000 meter = 5.437 km2 (8,4%)
F. KONDISI SOSIAl POLlTIK & KEAMANAN
Provinsi Jambi termasuk tiga Propinsi di Indonesia saat in yang stabil dalam kehidupan sosial politik dan keamanan. Sejak terbentuk menjadi Provinsi 43 tahun yang lalu tidak pernah terjadi benturan-benturan antar suku, antar agama dan antar ras. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah dan kerukunan intern umat beragama talah mendorong iklim kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara berjalan harmonis.
BAB III. JAMBI DALAMA SEJARAH
Jambi pada masa Budha
Menyebarnya agama Budha di nusantara ini sejalan dengan masuknya pengaruh Budha di Nusantara sejalan dengan masuknya pengaruh Budaya India di negri kepulauan ini. Tidak ada satupun sumber tertulis yang sampai kepada kita yang menyebutkan kapan pengaruh agama india ini masuk, siapa yang membawanya apakah para saudagar atau para biksu yang ikut dalam pelayaran saudagar india ini ( bambang budi utomo, 2010,budha di nusantara,Buddhist education center, iii ). Para saudagar dari kedua bangsa ini terikat dengan hubungan dagang internasionalnya. Tidak luput juga penyebaran agama ini di lakukan oleh para saudagar nusantar yang melakukan perniagaan di India dan mengajarkannya ketika mereka sudah berada di nusantara dimana mereka tinggal, karena para saudagar ini mempunyai harta dan tanah yang mana menjadi salah satu kekayaan pada masanya.
Agama merupakan salah satu unsure kebudayaan. Ada dua agama yang masuk dalam budaya india, yaitu Hindu dan Budha. Sumber prasasti tertua dari sekitar abad ke 5-6 Masehi, mengindikasikan awal agama yang ada di nusantara adalah agama Hindu aliran Waisnawa. Keadaan ini di perjelas lagi oleh catatan fa-hsien, seorang biksu asal tiongkok yang mengatakan bahwa yi-po-ti sedikit sekali di jumpai orang-orang beragama buhda, tetapi banyak di jumpai orang brahmana dan mereka yang agamanya buruk( ibid ).
Sampai pada abad ke-7 seorang biksu yang berasal dari tiongkok ( i-tsing ) berkunjung ke shi-li-fi-shi yang di yakini para sejarawan adalah Sriwijaya. Dala perjalanannya ke nusantara ia melewati mo-lo-yeu sendiri di akui sebagai kerajaan melayu yang berada di kota jambi sekarang dan shi-li-fo-shi. Dalam catatanya hariannya ia mencatat ada sekitar lebih dari 1000 biksu tinggal di shi-li-fo-shi, juga anjuran untk para biksu, sebelum melanjutkan pelajaranya di Nalanda ( India ) terlebih dahulu singgah di shi-li-fo-shi untuk memperdalam tatabahasa sangsekerta ( ibid ).
Lain Sriwijaya lain pula dengan mataram, tetapi Cuma satu penguasa yaitu Dinasti Syailendra yang agama di anutnya Budha Mahayana, kalu penguasa di mataram banyak mendirikan bangunan suci, sedangkan di sriwijaya tidak, walaupun ada itu hanya terbuat dari bahan bata, dan arca Mahayana yang seperti Boddhisatwa, wajrapani, lokanata, awalokiteswara, dan padmapan) inilah yang di temukan di wilayah kerajaan sriwijaya di Sumatra, sedangkan kalau di mataram banyak di temuka bangunan suci.
Diterimanya ajaran ini di nusantara karena dalam ajaran budha yang utama adalah welas asih dan menolong semua mahkluk sebagaimana tercermin dalam Boddhisatwa. Karena ajaran welas asih inilah agama budha sangat cepat di terima oleh penduduk nusantara, dan ajaran welas asih ini mengakar ke pengaruhnya baik di jawa, Sumatra maupun di semenanjung tanah melayu ( ibid iv )
KERAJAAN MELAYU
Berbicara tentang penamaan”kuno “ dalam istilah melayu kuno, seseorang dapat salah mengerti tentang arti sesungguhnya pemberian nama. Biasanya Moloyu ( melayu ) dan Sriwijaya di anggap sebagai kerajaan-kerajaan melayu kuno. Setelah jatuhnya kerajaan sriwijaya di abad ke-14 wilayah kerajaan-kerajaan melayu kuno mendapat berbagai cobaan dari bangsa penjaja dari luar, terutama dari bangsa ingris dan belanda. Hingga abad tahun 1824. Pada tahun ini oleh traktat London wilayah yang dihuni oleh pihak melayu di bagi menjadi dua bagian, yakni bagian utara yang meliputi wilayah semenanjung melayu dan singgapura di kuasai oleh inggris dan pantai timur Sumatra serta riau lautan menjadi jajahan belanda ( S. Sartono. 7-8 desember 1992. Kerajaan melayu kuno pra-sriwijaya di Sumatra. Seminar sejarah melayu kuno. Kerja sama tingkat I provinsi jambi dengan kantor wilayah DEPDIKBUD provinsi Jambi).
Wilayah kerajaan melayu secara geografis terletak di sekitar daerah aliran sungai Batanghari yang meliputi provinsi jambi dan provinsi Sumatra barat, di sekitar kabupaten tanah datar ( Pagarruyung ) dan di sekitar aliran sungai rokan, Kampar, dan Indragiri di wilayah provinsi Sumatra barat dan provinsi Riau. Di beberapa tempat, di tepian sungai Batanghari banyak di temukan arkeologi, mulai dari daerah ilir ( di wilayah provinsi Jambi ) hingga daerah Hulu ( di wilayah provinsi Sumatra barat ) ( bambang budi utomo, 2010. Budha di nusantara. Buddhis center. Hal 48).
Menurut salah seorang penganut kepercayaan budha yang telah berkunjung ke situs peninggalan agama budha di dunia mengungkapkan, di wilayah jambi merupakan pusat pendidikan ajaran agama budha yang menjadikannya sebagai kampus terbesar di dunia. Kunjungannya ke Tibet dimana dia mendapatkan bahwa biksu perempuan ternama yang bernama Attisa pernah berkunjung ke kerajaan melayu pada abad ke 11 dari india ke Tibet hingga ke Indonesia yaitu Sumatra untuk menjadi pengajar atau guru dalam agama budha( Dr. Elizabet.dalam seminar jambi heritage ). Banyaknya di temukan candi-candi di muara jambi di akuinya itu sebagai tempat pelaksanaan pendidikan bukan tempat ajaran agama, karena menurutnya tidak mungkin di bangun tempat suci yang berdekatan bahkan ada yang beradap-adapan. ( biksu dari amerika asal cina,chiaw-fo, perbincangan dalam perjalanan ke candi muara jambi,seminar jambi heritage).
Pada tahun 672 M, dalam perjalanannya dari kanton ke India, it-shing singgah di shih-li-fo-shih ( sriwijaya ) selama 6 bulan untuk belajar tatabahasa, bahasa sangsekerta sebelum melanjutkan pelayarannya ke cieh-cha ( kedah ) dan menuju ke nelada ( india ). Selanjutnya itsing menuliskan bahwa sekembalinya dari nelanda pada tahun 685 M ia singgah di mo-lo-yeu yang sekarang menjadi fo-she-to. Berita itsing ini sesuai dengan isi prasasti karangbirahi yang ditemukan di tepi sungai merangin anak Batanghari di daerah hulu, menyebutkan tentang persumpahan bagi yang tidak mau tunduk kepada kedatuan sriwijaya. Kedua data ini menginformasikan bahwa pada waktu itu melayu telah di taklukan oleh sriwijaya sampai sekitar abad ke-13 masehi. Pendudukan sriwijaya terhadap melayu di anggap penting karena dengan menduduki melayu, sriwijaya dapat menguasai Bandar-bandar di daerah selat malaka. Hal sama juga di lakukan ke daerah lain seperti, kota kapur ( Bangka ), bhumi jawa, serta palas dan jabung ( lampung ) ( ibid. bambang.hal 50 ).
Permukiman yang tertua berlokasi di daerah hilir Batanghari, sedangkan pemukiman yang muda berlokasi di daerah hulu Batanghari di wilayah Sumatra barat. Dalam sejarah Batanghari di wilayah ini pernah ada dua kerajaan besar yang berpengaruh di belahan barat Nusantara. Kedua kerajaan itu adalah Melayu dan Sriwijaya yang tumbuh berkembang pada waktu yang bersamaan dari berita tionghoa yang di tulis it-shing di sebutkan bahwa suatu saat ( sekitar tahun 670 an ) melayu pernah menjadi bagian sriwijaya ( groneveldt 1960 ) setelah sriwijaya melemah, melayu kemudian merdeka kembali.
Berdasarkan berita tionghoa tersebut, hasan jafar ( 1992:77 ) membagi melayu dalam tiga fase :
Fase awal, sekitar pertengahan abad ke 7 Masehi
Fase pendudukan oleh sriwijaya, sekitar tahun 680 sampai sekitar pertengahan abad ke-11 Masehi.
Fase akhir, sekitar pertengahan abad ke 11 –akhir abad ke14 Masehi.
Ketiga fase tersbut mengacu kepada perjalanan sejarah kerajaan melayu kuno, tetapi tidak menjelaskan lokasi pusat pemerintahannya.
Beberapa pakar berpendapat pusat kerajaan melayu fase awal berpusat di kota jambi sekarang ( slamet mulyana 1981:30-42 ; irfan 1983:94-102 ). Pendapat ini di dasarkan asumsi bahwa pusat kerajaan adalah juga pelabuhan melayu. Pelabuhan melayu yang berlokasi di tepi sungai Batanghari sangat lah baik untuk pelabuhann sungai dengan panjang 800 km, lebarnya 500 meter dan kedalamannya lebih dari 5 meter yang sangat baik untuk pelayaran sungai. ( ibid. bambang. Hal 49 )
Masa pendudukan sriwijaya ini agaknya berlangsung cukup lama, mulai dari abad ke 7 -11 masehi. Tetapi selama masa itu, ada juga masa dimana sriwijaya agak lengah . kesempatan itu di manfaatkan untuk mengirim duta besar ke tiongkok. Berdasarkan catatan tiongkok, mo-lo-yeu mengirim utusan ke tiongkok pada tahun 853 dan 871 masehi ( wolters: 1970-42 ). Namuntindakan ini di ketahui oleh sriwijaya. Oleh sebab itulah sriwijaya pada tahun 905 masehi mengirim duta ke tiongkok dan menegaskan bahwa duta yang dating pada tahun 853 dan 871 masehi adalah “ pemimpin dari chan-pi ( ibid. bambang,hal 52 ). Melayu merupakan sebuah kerajaan yang di anggap penting eksistensi kerajaan melayu selalu di akui oleh berbagi kerajaan. Sebab kerajaan besar di Nusantara akan selalu memperhitungkan keberadaan kerajaan melayu, seperti halnya sriwijaya dan majapahit.
Berdasarkan data prasasti dan pertanggalan situs di daerah Batanghari, kerajaan melayu sekurang-kurangnya telah mengalami tiga kali pemindahan pusat pemerintahan. Pusatnya yg pertama berlokasi di sekitar kota jambi sekarang, pusatnya yang kedua di padangroco, dan pusatnya yang ketiga terletak di pagaruyung. Para sarjan meduga pemindahan kerajaan itu di sebabkan oleh ancaman dari musuh, terutama musuh yang datng dari tanah jawa yang melalui sungai Batanghari. Sedangkan de casparis menduga melayu pada masa akhir mendapat ancaman dari kerajaan yang bercorak islam di samudrai pasai yang datang melalui sungai Batanghari ( ibid bambang hal 55 ).
Salah satu jenis peningkatan arkeologi yang tergolong ke dalam artefak bertulisan ialah prasasti. Sebagai sumber sejarah dan kebudayaan prasasti mempunyai kedudukan yang amat penting karena merupakan salah satu sumber keterangan yang sejaman. Dari masa kerajaan melayu kuno yang kronologinya dapat di tempatkan pada kurun waktu sekitar pertengahan abad ke-7 sampai abad ke-14. Telah ditemukan lebih dari 30 buah prasasti yang sebagian masuk dalam provinsi jambi, sebagian lagi masuk wilayah provinsi Sumatra barat, dan sebuah ditemukan di wilayah Malang, jawa timur yaitu prasasti Adityawarman yang di pahatkan di candi jago ( hasa jafar. Prasasti-prasasti masa kerajaan melayu kuno dan beberapa permasalahannya. Seminar sejarah melayu jambi. 6-8 desember 1992 ).
Kontrak Dagang Kerajaan Melayu dengan VOC 1643-1763
Kerajaan Melayu di Jambi pada abad ke-17 telah menjadi bagian dari perdagangan internasional yang intensif, khususnya dalam komoditi rempah-rempah seperti lada yang sangat tinggi nilainya pada jaman itu. Perserikatan Perusahaan Hindia Timur atauNederlandsche Oostindiesche Compagnie (VOC) setelah mantap memonopoli perdagangan rempah-rempah di Batavia kemudian memperluas hubungan dagang nya dengan kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, antara lain dengan Kesultanan Jambi. Sumber arsip bertahun 1643-1763 yang dirujuk, memberikan informasi yang bernilai sejarah untuk memahami kondisi ekonomi politik kerajaan di Jambi masa lampau, salah satunya mengenai siasat diplomasi dagang VOC yang menggunakan kekuatan militer dalam diplomasi dagang. Hal itu dapat dilakukan VOC dengan menawarkan perlindungan keamanan bagi salah satu kerajaan yang bermusuhan. Bisa jadi permusuhan antara kerajaan-kerajaan ini hanyalah kecemasan belaka yang kemudian dimanfaatkan sebagai imbalan monopoli perdagangan rempah-rempah, bahan tekstil sampai opium (candu). Kontrak 6 Juli 1643 antara Pangeran Anom dengan VOC yang diwakili oleh Pieter Soury mengenai lada menyebutkan bahwa, budak-budak kompeni boleh tinggal dan berdangang di Jambi, demikian pula rakyat Jambi boleh berdagang dan tinggal di Batavia. Kontrak 12 Juli 1681 antara Sultan Jambi dengan VOC yang diwakili oleh Adrian Wiland menyebutkan, kompeni memberikan perlindungan kepada kesultanan Jambi jika mendapat ancaman dari Palembang. Sebagai imbalannya, harga lada yang dijual kepada kompeni diturunkan sama dengan harga lada yang dibeli kompeni dari Palembang. Disamping itu, kompeni mendapatkan monopoli impor kain linen. Kontrak 11 Agustus 1683 antara Sultan Ingalaga dengan VOC menyebutkan kompeni (dari asal kata ”compagnie”) memperoleh monopoli pembelian lada, impor kain dan opium (candu) di Jambi. Sultan Jambi dan para penggantinya, termasuk para pembesar kerajaan lainnya harus melarang orang asing lainnya membawa dan menjual kain di wilayah kerajaan Jambi, dan jika hal itu terjadi maka kapal dan barang bawaannya dirampas, sebahagian diserahkan kepada sultan dan sebahagian diserahkan kepada VOC. Kontrak 21 Agustus 1681 antara Sultan Anom dengan VOC berisi keterangan tentang hak kompeni untuk memperoleh monopoli pembelian lada di Jambi. Setiap akhir tahun sultan Jambi diharuskan memasok 1000 pikul lada dengan harga setiap pikul 4-5 real. Jika ada orang Jambi menjual lada kepada selain VOC, baik itu pejabat, pembesar kerajaan atau rakyat biasa, bila ketahuan ladanya dirampas, separo diserahkan kepada sultan dan separohnya lagi kepada kompeni. Kontrak 20 Agustus 1683 antara sultan Jambi dengan VOC tentang pembaharuan kontrak 6 Juli 1643 antara Pangeran Dipati Anom dengan komisaris Pieter Soury mengenai perdagangan lada. Kontrak 21 Oktober 1721 antara Sultan Astra Ingalaga dengan VOC (isinya tidak dapat di baca lagi karena arsipnya rusak). Akte perjanjian 12 Juni 1756 antara Sultan Ingalala dengan VOC berisi kebebasan kepada kompeni berdagang di Jambi. Sultan Jambi juga harus menunjuk saudagar yang membeli barang-barang kompeni. Kontrak 16 Oktober 1763 berisi upaya memperkuat perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelumnya yakni, (a). Jambi di bawah perlindungan kompeni (b). Orang-orang Cina dan pedagang-pedagang yang diam dan menetap di Muara Jambi membantu pekerjaan kompeni (c). Kebun lada yang rusak agar direhabilitir dan ditanami kembali dan tidak boleh diberikan selain kepada kompeni. Isi kontrak diatas menunjukkan bahwa kekuatan militer memberikan kekuasaan besar kepada VOC yang hanya sebuah perusahaan untuk mengendalikan keputusan-keputusan kerajaan. ( Uka Tjandrasasmita (1995) Data Arkeologis dan Historis Masa Islam di Provinsi Jambi). Jika kita refleksikan peristiwa sejarah yang telah terjadi 400 tahun yang lalu itu tampaknya masih punya modus yang sama dengan posisi kita saat ini dengan bangsa. Bedanya, kerajaan-kerajaan telah dilebur menjadi Republik Indonesia dan VOC telah berganti menjadi perusahaan multinasional milik asing seperti,WKS, LPPPI, Freeport, Newmount, Caltex, Honda, Nokia, Danone, Microsof, dll, VOC-VOC baru ini tidak saja sangat berpengaruh pada Negara Indonesia tetapi mengendalikan trend dan kebutuhan kita (nyaris) dari a-z.

BERDIRINYA PROVINSI JAMBI
Dengan berakhirnya masa kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sultan Thaha Saifuddin tangga! 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wi!ayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah Nederlandsch Indie. Residen Jambi yang pertama O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Belanda No.20 tanggal4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal2 Juli 1906. Kekuasan Belanda atas Jambi berlangsung ± 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada Pemerintahan Jepang. Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. T anggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah Negara Republik Indonesia.
Sumatera disaat Proklamasi tersebut menjadi satu Provinsi yaitu Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibu kotanya dan MR. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegangkan jabatan Gubernurnya. Pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukittinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari tiga Sub Provinsi yaitu Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Sub Provinsi Sumatera T engah mencakup keresidenan Sumatra Barat, Riau dan Jambi. T arik menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera T engah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pad a Sidang KNI Sumatera tersebut dan Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-sub Provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan undang-undang nomor 10 tahun 1948 ditetapkan sebagai Provinsi. Dengan UU.No. 22 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Oaerah keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan Muara Tebo, Muaro Bungo, Bangko dan Batanghari terdiri dari kewedanaan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala TungkaL Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan dan dibagian lain ingin tetap bahkan ada yang ingin berdiri sendirj~rlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Keresidenan Jambi, karena sejak tanggal 1 Juni 1922 Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke keresidenan Sumatera Barat tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci (PSK) Tuntutan keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat I Provinsi diangkat dalam Pernyataan Bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari (HP.MERBAHARI) dengan Front Pemuda Jambi (FROPEJA) Tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung Kepada Bung Hatta Wakil Presiden di Bangko, yang ketika itu berkunjung kesana.
Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa (tidak termasuk Kerinci) Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda seDaerah Jambi 30 April - 3 Mei 1954 dengan mengutus tiga orang delegasi yaitu Rd. Abdullah, AT Hanafiah dan H. Said serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Mendagri Prof. DR.MR Hazairin. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pad a kongres rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di gedung bioskop Murni terbentuklah wadah perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat f Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda se-daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi Provinsi selambat-Iambatnya tanggal 9 Januari 1957 . Sidang Pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 02.00 dengan resmi menetapkan keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera T engah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera T engah dari Gubernur Ruslan Mulyohardjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD. Pada tanggal 8 Februari 1957 Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein melantik Residen Djamin gr. Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur dan H. Hanafi sebagai wakil Acting Gubemur Provinsi Djambi, dengan staff 11 orang yaitu Nuhan, Rd. Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H.A. Manap, Salim, Syamsu Bahrun, Kms. H.A.Somad. Rd. Suhur, Manan, fmron Nungcik dan Abd Umar yang dikukuhkan dengan SK No. 009/KD/U/L KPTS. tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi (kin; Gubernuran Jambi). Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekamo akhirnya menandatangani di Denpasar ~L UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Dengan UU No. 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 UU Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat I Sumatera Sarat, Djambi dan Riau. (UU tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-undang.
Dalam UU No. 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 hurup b, bahwa daerah Swatantra Tingkat I Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir. Kelanjutan UU No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958 Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan Djamin gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DO Gubernur (residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK Nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pad a tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya
Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). Kendati dejure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 T ahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi.
B. MASA KOLONIAL
Adapun nama Residen dan Gubernur Jambi mulai dari masa kolonial sampai
dengan sekarang adalah sebagai berikut :
Masa Kolonial, Residen Belanda di Jambi adalah :
1. O.L Helfrich (1906-1908)
2. A.J.N Engelemberg (1908-1910)
3. Th. A.L Heyting (1910-1913)
4. AL Kamerling (1913-1915)
5. H.E.C. Quast (1915 - 1918)
6. H.LC Petri (1918-1923)
7. C. Poortman (1923-1925)
8. G.J. Van Dongen (1925-1927)
9. H.E.K Ezerman (1927-1928)
10. J.RF Verschoor Van Niesse (1928-1931)
11. W.S. Teinbuch (1931-1933)
12. Ph. J. Van der Meulen (1933-1936)
13. M.J. Ruyschaver (1936-1940)
14. Reuvers (1940-1942)

Tahun 1942 - 1945 Jepang masuk ke Indonesia termasuk Jambi
C. MASA KEMERDEKAAN REPUBUK INDONESIA 1945-1957
Residen Jambi:
1. Dr. Segaf Yahya (1945)
2. R Inu Kertapati (1945-1950)
3. Bachsan (1950-1953)
4. Hoesin Puang Limbaro (1953-1954)
5. R Sudono (1954-1955)
6. Djamin Datuk Bagindo (1954-1957) -Acting Gubemur

• 6 Januari 1957 BKRD menyatakan Keresidenan Jambi menjadi Provinsi
• 8 Februari 1957 peresmian provinsi dan kantor gubemur di kediaman
Residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan Provinsi diperkuat
oteh Keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957, Undang-Undang
Nomor 1 /1957 dan Undang-Undang Darurat Nomor 19/1957 dan
mengganti Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor
61/1958.

D. MASA PROVINSI JAMBI ( 1957 - SEKARANG )
Gubemur dan Wakil Gubernur Jambi:
1. M. Joesoef Singedekane (1957-1967)
2. H. Abdul Manap (Pejabat Gubernur 1967-1968)
3. RM. Noer Atmadibrata (1968-1974)
4. Djamafuddin Tambunan, SH (1974-1979)
5. Edy Sabara (Pejabat Gubernur 1979)
6. Masjchun Sofwan, SH (1979-1989)
Drs. H. Abdurrahman Sayoeti (Wakil Gubernur)
7. Drs. H. Abdurrahman Sayoeti (1989-1999) Musa (Wakil Gubernur)
Drs. Hasip Kalimudin Syam (Wakil Gubemur)
8. DRS. H. Zulkifli Nurdin, MBA (1999-2005)
Uteng Suryadiatna (Wakil Gubemur)
Drs. Hasip Kalimudin Syam (Wakil Gubernur)
9. DR. Ir. H. Sudarsono H, SH, MA (pejabat Gubemur 2005)
10. Drs. H. Zulkifli Nurdin, MBA (2005-2009)
Drs. H. Antony Zeidra Abidin (Wakil Gubernur 2005-2009)
11. Hasan Basri agus ( Gubernur 2009-2014 )
Fahrori Umar ( Wakil 2009-2014 )
KELEMBAGAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN, KOTA DAN PROVINSI
Pada era otonomi daerah dengan mengacu pada Kepres 103 tahun 2003, maka sebagian kewenangan BKKBN telah di serahkan kepada pemerintah KabupatenjKota. Sehingga pengelolaan program KB mengalami babak baru, kondisi ini memunculkan struktur dan Nomenklatur eks BKKBN Kabupatenj Kota di Provinsi Jambi menjadi beragam. Sebagaimana yang termaktub dalam Keppres Nomor 103 tahun 2001 bahwa kelembagaan BKKBN telah diserahkan kepada Daerah pada 31 Desember 2003. Dan untuk Provinsi Jambi Proses penyerahan kelembagaan telah diserah-kan pada tanggal 9 Januari 2004. Adapun bentuk lembaga yang menangani program KB di Kabupatenj Kota seluruhnya berbentuk Dinas j Badan, ada yang merupakan Dinas & Badan utuh maupun merger, dan kesemuanya dibentuk dengan Perda.
STATUS BKKBN PROVINSI
Sedangkan untuk BKKBN Provinsi Jambi sesuai Keppres RI nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 30 tahun 2003, pasal 14 ayat (3) " sebagian tugas pemerintah yang dilaksanakan oleh BKKBN di Provinsi selain Provinsi DKI Jakarta, tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sampai ada ketentuan lebih Ian jut.
PENGALAMAN PENYELENGGARAAN EVEN-EVEN NASIONAL
DI PROVINSI JAMBI
1. Tahun 1986 : Pertasi Kencana I dihadiri langsung Oleh Bpk Presiden Suharto di Kuamang kuning Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi
2. Tahun 1993 : Peresmian Jembatan Batanghari I Oleh Bapak Presiden RI Suharto
3. Tahun 1994 : Peresmian Sentra Batik di Kota Jambi Oleh Ibu Tin Suharto yang didampinga oleh Bapak Presiden
4. Tahun 1997 : Pembukaan MTQ Tingkat Nasional Oleh Bapak Presiden Suharto
5. Tahun 1995 : Kunjungan Pasca Gempa Bumi oleh Bapak Presiden beserta ibu Tin Suharto di Kabupaten Kerinci
6. Tahun 2001 : Peresmian Pelabuhan Samudra Muara Sabak Kabupaten Tanjab Timur oleh Bapak Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri

Daftar Pustaka
Bambang Budi Utomo, 2010. Budha di nusantara. Buddhis center. Hal 48).
Uka Tjandrasasmita (1995) Data Arkeologis dan Historis Masa Islam di Provinsi Jambi.
Hasa Jafar. Prasasti-prasasti masa kerajaan melayu kuno dan beberapa permasalahannya. Seminar sejarah melayu jambi. 6-8 desember 1992 ).
slamet mulyana. 1981. Kuntala, Sriwijaya dan Swarnabhumi. Jakarta: Idayu
S. Sartono. 7-8 desember 1992. Kerajaan melayu kuno pra-sriwijaya di Sumatra. Seminar sejarah melayu kuno. Kerja sama tingkat I provinsi jambi dengan kantor wilayah DEPDIKBUD provinsi Jambi
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. 2010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar